Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu kebijakan terbaru yang perlu diwaspadai adalah diterbitkannya PER-19/PJ/2025, yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk memblokir akses pembuatan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) bagi PKP yang dinilai tidak patuh.
Pemblokiran ini bukan sekadar sanksi administratif, tetapi dapat berdampak langsung pada kelangsungan operasional bisnis, terutama bagi perusahaan yang aktif melakukan transaksi kena pajak. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk memahami kriteria pemblokiran akses faktur pajak serta langkah-langkah mengaktifkannya kembali.
Apa Itu Pemblokiran Akses Pembuatan Faktur Pajak?
Pemblokiran akses faktur pajak adalah tindakan pengamanan sistem yang dilakukan DJP dengan menonaktifkan akses PKP ke aplikasi e-Faktur. Akibatnya, PKP tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak selama status pemblokiran masih berlaku.
Perlu dipahami bahwa pemblokiran ini tidak bersifat permanen, melainkan bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Dampak Langsung bagi Bisnis
PKP tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak keluaran
Pajak Masukan (PM) lawan transaksi tidak dapat dikreditkan
Potensi keterlambatan pembayaran dari pelanggan
Gangguan arus kas dan reputasi perusahaan
6 Kriteria PKP yang Bisa Diblokir Akses Faktur Pajaknya (PER-19/PJ/2025)
Tidak Melakukan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Selama 3 Bulan Berturut-Turut
PKP yang ditetapkan sebagai pemotong atau pemungut pajak namun tidak melaksanakan kewajibannya selama tiga bulan berturut-turut dapat dianggap tidak patuh secara administratif.
Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
SPT Tahunan PPh Badan merupakan laporan utama yang mencerminkan kondisi keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Ketidakhadiran SPT Tahunan dapat menjadi indikasi ketidakpatuhan serius.
Tidak Melaporkan SPT Masa PPN Selama 3 Bulan Berturut-Turut
Pelaporan SPT Masa PPN merupakan kewajiban rutin bulanan. Tidak melaporkannya selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan risiko fiskal tinggi, sehingga DJP dapat langsung melakukan pemblokiran.
Tidak Melaporkan SPT Masa PPN Selama 6 Bulan dalam 1 Tahun Kalender
Apabila PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN lebih dari enam masa pajak dalam satu tahun kalender (baik berturut-turut maupun tidak), DJP berwenang melakukan pemblokiran akses e-Faktur.
Tidak Melaporkan Bukti Potong atau Bukti Pungut Selama 3 Bulan Berturut-Turut
Bukti potong dan bukti pungut merupakan bagian penting dari administrasi perpajakan. Ketidakpatuhan dalam pelaporannya dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi yang serius.
Memiliki Tunggakan Pajak Tertentu
PKP dapat diblokir jika memiliki tunggakan pajak dengan nilai:
Lebih dari Rp250 juta untuk WP yang terdaftar di KPP Pratama
Lebih dari Rp1 miliar untuk WP di KPP Madya, KPP Khusus, atau KPP Besar
Besarnya nilai tunggakan ini mencerminkan tingkat risiko kepatuhan yang tinggi.
Apa Dampak Jika Akses Faktur Pajak Diblokir?
Pemblokiran akses faktur pajak dapat berdampak signifikan, antara lain:
Tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan
Tertundanya pembayaran dari lawan transaksi
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli
Risiko hilangnya kepercayaan klien dan mitra bisnis
Karena itu, pemblokiran ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu kelangsungan usaha.
Akses Faktur Pajak Diblokir? Tenang, Masih Bisa Diaktifkan Kembali
DJP memberikan kesempatan kepada PKP untuk melakukan klarifikasi dan pemenuhan kewajiban agar akses e-Faktur dapat dibuka kembali.
Cara Mengajukan Klarifikasi ke DJP
PKP dapat melakukan langkah berikut:
Mengajukan surat klarifikasi tertulis ke KPP tempat PKP terdaftar
Melampirkan dokumen pendukung, seperti:
Bukti pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan
Bukti pembayaran atau pelunasan tunggakan pajak
Dokumen pendukung lain sesuai permintaan KPP
Jika hasil verifikasi menyatakan kewajiban telah dipenuhi, DJP akan mengaktifkan kembali akses pembuatan Faktur Pajak.
Bagaimana Cara Mencegah Pemblokiran Akses Faktur Pajak?
Agar terhindar dari pemblokiran, PKP sebaiknya:
Melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu setiap bulan
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum jatuh tempo
Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai transaksi
Menyelesaikan tunggakan pajak sejak dini
Melaporkan bukti potong dan bukti pungut secara berkala
Menjaga administrasi perpajakan tetap rapi dan terdokumentasi
Sistem administrasi perpajakan yang tertib akan menurunkan risiko pemblokiran secara signifikan.
Kesimpulan
Pemblokiran akses pembuatan Faktur Pajak merupakan instrumen pengawasan DJP untuk meningkatkan kepatuhan PKP. Dengan memahami 6 kriteria pemblokiran dalam PER-19/PJ/2025, perusahaan dapat lebih waspada dan mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik.
Jika akses faktur pajak Anda terlanjur diblokir, jangan panik. Proses klarifikasi masih terbuka selama PKP kooperatif dan segera melengkapi kewajiban perpajakan.
Jika Anda membutuhkan pendampingan pajak, pengelolaan kepatuhan, atau bantuan klarifikasi ke DJP, Inatax siap membantu dengan tim konsultan pajak berpengalaman.